Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (DPP PUI), Raizal Arifin, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai wacana penempatan kepolisian di bawah naungan kementerian. Ia menekankan bahwa fokus utama seharusnya ditujukan pada penguatan institusi Polri, bukan pada pergeseran struktur kelembagaan. Menurutnya, hal ini penting agar Polri tetap profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya.
Raizal mengungkapkan bahwa posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan bagian dari kesepakatan reformasi yang bertujuan untuk menjaga integritas kepolisian. Dengan demikian, kelembagaan Polri yang saat ini ada dirasa masih sangat relevan untuk memelihara keamanan nasional yang kondusif.
Dalam konteks keamanan, kejelasan garis komando merupakan faktor yang tak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, Raizal percaya bahwa struktur yang ada saat ini sudah cukup efektif untuk memfasilitasi koordinasi dan respons yang cepat dari pemerintah saat menghadapi situasi krisis.
Urgensinya Kejelasan Garis Komando dalam Polri
Raizal menekankan bahwa dalam urusan keamanan dan ketertiban, kejelasan garis komando menjadi aspek yang krusial. Struktur Polri yang sejajar dengan Presiden diharapkan mampu menjalankan fungsinya tanpa adanya kendala yang diakibatkan oleh perubahan internal. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat.
Selain itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi dalam penegakan hukum. Dengan penempatan Polri di luar kementerian, diharapkan aparat kepolisian dapat bertindak lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik jangka pendek yang sering kali merugikan. Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
Raizal juga menegaskan bahwa sosialisasi dan penguatan internal Polri dalam hal profesionalisme dan pelayanan publik sangat penting. Dengan peningkatan kualitas, Polri diharapkan mampu menjawab ekspektasi masyarakat terhadap institusi kepolisian yang lebih transparan dan akuntabel dalam setiap tindakannya.
Pentingnya Penguatan Substansial Polri di Era Modern
Pui sangat mendorong penguatan substansial bagi Polri, terutama dalam hal integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mereka percaya bahwa peningkatan kualitas institusi jauh lebih mendesak daripada perubahan struktur yang berpotensi menimbulkan kekacauan di dalam organisasi. Setiap kebijakan seharusnya berfokus pada kemaslahatan masyarakat.
Raizal mengemukakan bahwa penguatan institusi lebih penting daripada sekadar perubahan struktur kelembagaan. Langkah valid ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh negara selalu berujung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan Polri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Sigit berpendapat bahwa hal tersebut justru akan melemahkan posisi institusi Polri serta berpotensi merusak hubungan antara negara dan presiden. Pendapat ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari perubahan struktur tersebut.
Kritik Terhadap Wacana Penempatan Polri di Bawah Kementerian
Sigit menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian seperti menempatkan kepolisian dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dapat merusak integritasnya. Ia memberikan contoh bahwa penegakan hukum perlu dilakukan tanpa keterlibatan menteri yang dapat memengaruhi kebijakan yang seharusnya independen dan sesuai dengan prinsip keadilan.
Kapolri juga mengungkapkan bahwa ia merasa lebih baik bertugas dalam posisi yang ada saat ini daripada menerima jabatan menteri kepolisian yang dianggapnya dapat merugikan institusi. Meski menerima tawaran tersebut, Sigit menegaskan bahwa ia lebih baik dijadikan petani daripada terlibat dalam struktur yang dirasa akan melemahkan tugas kepolisian.
Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang Kapolri untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi, bahkan jika harus menolak tawaran yang dianggap tidak sesuai dengan visi misi kepolisian. Keberanian untuk menolak berbagai tawaran jabatan menunjukkan komitmen kuat terhadap profesionalisme dan independensi Polri dalam menjalankan tugas mereka.
